Politeknik Pertanian Negeri Samarinda menyelenggarakan Focus Group Discussion  (FGD) terkait  Organisasi Tata Kelola, Statuta dan Peraturan-Peraturan Direktur  dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan terbatas  bertempat di Ruang Kuliah Umum  Politeknik Pertanian Negeri Samarinda (Politani Samarinda) (06/04/2021).

Kegiatan ini dihadiri  Direktur, Pembantu Direktur I, II, III dan IV, para Pejabat Fungsional, Kasub TU, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, P2M, SPMI, SPI dan  Humas.  Kegiatan FGD ini dibuka secara resmi oleh bapak Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda  Hamka S.TP.,M.Sc.,M.P. dengan menghadirkan narasumber yang sangat kompeten dibidang Tata Kelola Organisasi yaitu Drs. Abdul Muin Kadir, M.Pd. dari Politeknik Media Kreatif, Jakarta.  Abdul Muin sendiri sudah berpengalaman dalam membantu penyusunan OTK di beberapa Perguruan Tinggi Baru, khususnya di Politeknik.

Direktur Politani Hamka S.TP.,M.Sc.,M.P. dalam sambutannya  mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kesediaan Drs. Abdul Muin Kadir untuk menjadi narasumber dalam kegiatan ini.  Kegiatan  Focus Group Discussion  (FGD) ini sangat penting dilakukan untuk memperbaiki Organisasi Tata Kelola (OTK), statuta dan peraturan-peraturan direktur yang sudah lama  belum diperbaiki,  Tata Kelola Politeknik Pertanian Negeri Samarinda (Politani Samarinda) diupayakan memenuhi prinsip‐prinsip tata Kelola yang menjamin terselenggaranya praktek‐praktek pengelolaan yang baik, agar dapat mendorong pengelolaan Politani menjadi lebih profesional dan berdaya dalam mengemban fungsi misi dan visinya.  Direktur  juga mengharapkan dengan adanya FGD  ini, penyusunan tata kelola di lingkungan Politani Samarinda  bisa menjadi lebih baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak ada kesalahan dalam menerjemahkan peraturan yang ada. ujarnya

Sementara itu narasumber, Abdul Muin dalam paparannya menjelaskan pentingnya bagi Perguruan Tinggi  atau lembaga kampus baik Universitas maupun pendidikan vokasi seperti Politani Samarinda  dalam memahami regulasi di lingkungan pendidikan tinggi agar tidak keluar dari aturan yang sudah tertuang di Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK). Namun saat ini persoalan SOTK di Perguruan Tinggi Negeri Baru sudah menjadi masalah umum yang harus segera dibenahi bersama. terangnya. (Humas/AL).