Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Hamka, S.TP.,M.Sc., MP., beserta tim Reformasi Birokrasi (RB) Politani Samarinda  Rabu Kemarin (29/07/2020) hadir memenuhi undangan Inspektorat I Itjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka Penerapan ZI-WBK/WBBM,  dalam kegiatan “Diskusi Terpumpun tentang ZI-WBK/WBBM pada Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi”.  secara daring melalui aplikasi Zoom di ruang rapat direktur lantai 2 gedung direktorat Politani Samarinda.   Diskusi terpumpung ini sengaja dilakukan oleh Itjen Kemdikbud untuk mendengarkan kesiapan  2  Politeknik  yaitu Politeknik Pertanian Negeri Samarinda dan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung menuju Penerapan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi.

Hadir pada diskusi tersebut  Auditor Utama Itjen Kemendikbud  Fauziah, didampingi Auditor Madya Syamsuri dan Sri Emilza Hidayati,  Direktur, Para Pembantu Direktur, Pejabat Struktural, Pejabat Perbendaharaan, Pejabat Pengadaan, Tim Satuan Pengawas Internal (SPI), Humas dan Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) di masing-masing politeknik.

Fauziah selaku auditor utama Itjen Kemdikbud dalam sambutannya memaparkan tentang Hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2019,  bahwa tujuan pelaksanaan  Reformasi Birokrasi (RB)  adalah menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efisien dan efektif, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yag semakin membaik serta Memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  Adapun Wujud Keberhasilan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat dari 1). Pembangunan Zona Integrasi yang semakin meluas, 2). Upaya penguatan pelayanan public, 3). Dukungan pimpinan pada berbagai tingkatan organisasi mampu memicu berbagai inovasi manajemen.  Ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam rangka pembangunan ZI-WBK pada dasarnya jangan hanya berhenti pada proses, tetapi harus mengetahui hasil evaluasi.  Dengan mengetahui catatan hasil yang telah diperoleh, maka satuan kerja dapat mengukur keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah perlu perbaikan, bimbingan atau tidak. Terang Fauziah
 
Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Hamka, S.TP.,M.Sc.,MP. hadir menjadi narasumber pada diskusi penerapan Zona Integritas menuju, Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM), dalam paparannya yang berjudul “Reformasi Birokrasi pada Politeknik Pertanian Negeri Samarinda  Menuju Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi”.  Memaparkan bahwa pemilihan Politani Samarinda sebagai salah satu kampus untuk penerapan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM merupakan suatu kehormatan, harapannya bahwa setiap sivitas akademika bisa bekerja sama dan bahu-membahu dalam mewujudkan Politani sebagai Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menciptakan lingkungan kampus yang bersih, bebas korupsi, dan berorientasi pada pelayanan. Hamka juga menjelaskan tentang kedudukan Politani, Visi-Misi serta kekuatan-kekuatan yang dimiliki seperti areal lahan sebesar 30 Ha, 9 program studi, Jumlah dosen dan tendik serta sarana dan prasarana yang cukup memadai, keuangan Politani yang terus mengalami peningkatan,jalinan kerjasama yang telah dilakukan dengan beberapa industry, Tracer Study yang juga sudah online jadi alumni bisa mengisi dan memberikan informasi tentang keberadaan dan pekerjaan mereka.  Tim Reformasi Birokrasi di Politani Samarinda yang telah terbentuk berdasarkan SK Direktur, dimana tim RB ini bekerja untuk memberikan pelayanan public seperti (Lapor, Pintu, Probis dan SOP) dan adanya Road Map serta SOP sebagai acuan.  “Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Politani sudah kita jalankan dan kita sudah menganalisis komponen pada 8 area perubahan seperti contoh penguatan akuntabilitas kinerja, Politani sudah menerapkan pengelolaan dan pemanfaatan keuangan yang transparan dan akuntabilitas (SAKIP, SAIBA, SIMAK BMN dll), begitupun untuk pengelolaan ke tatalaksanaan sudah mengarah ke system kerja yang efektif dan efisien dengan menggunakan system  aplikasi PMB, SPP online, SIA, presensi online dll), untuk Penguatan system manajamen SDM aparatur, hasil pelaksanaan reformasi birokrasinya adalah re-skilling, up skilling, rektuitmen ASN baru yang transparan, peta jabatan, fungsionaris dll, dalam pembinaan kedisiplinan pegawai reward dan punishment sudah berjalan dengan baik.  Area peningkatan kualitas pelayanan public sudah berjalan secara baik meskipun belum menyeluruh dan terpusat, Sementara  untuk area peningkatan pengawasan setiap pelaksanaan selalu melakukan   monitoring dan evaluasi berkala oleh tim SPI dan akan ditindak lanjuti oleh pimpinan, dan kami  akan berupaya atau berbenah diri untuk selalu melakukan perbaikan  secara terus-menerus, holistik, terstruktur, dan berorientasi pada hasil dan tetap butuh bimbingan serta arahan dari itjen kemdikbud. ujar Hamka. (Humas/AL)