Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengupayakan pelaksanaan percepatan Reforma Agraria. Salah satu upaya yang dilakukan untuk percepatan pelaksanaan Reforma Agraria yaitu melalui Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA) di Kalimantan Timur, provinsi yang telah ditetapkan sebagai Calon Ibu Kota Negara (IKN). Dengan demikian  perlu melakukan kegiatan untuk menyelaraskan program tersebut ke masyarakat luas melalui konsultasi publik.

Kegiatan Konsultasi Publik PPRA ini dihadiri oleh berbagai unsur/elemen yang berkepentingan dalam kegiatan PPRA, Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian ATR/BPN, Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan, Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kaltim oleh bapak Dr.Drs. Moh. Jauhar Efendi,M.Si, beliau merupakan Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra,  Bappenas, IPPMI, Perguruan Tinggi yang dipercayakan ke Politani Samarinda, darn acara ini dibuka secara resmi oleh bapak wakil Gubernur Bapak Hadi Mulyadi. di Hotel Selyca Mulia Samarinda  Kalimantan Timur (20 Februari  2020).

Politeknik Pertanian Negeri Samarinda sebagai salah satu Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur di Undang dan didaulat untuk menjadi Narasumber, Dalam presentasi  yang disampaikan oleh Hamka S.TP.,MP.,M.Sc.  Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda menjelaskan kesiapan Politani Samarinda untuk mendukung Program Percepatan Reforma Agraria, dan siap menyiapkan SDM yang terampil dan kompeten. ujarnya.  Hamka menjelaskan kembali bahwa Politani samarinda sebagai salah satu Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur  berbasis pertanian bertekad mencetak kekuatan intelektual dan berketerampilan  bagi lahirnya masyarakat baru yang berbasis  pengetahuan di Kaltim.

Politani Samarinda memiliki 9 program studi salah satunya adalah Teknik Geomatika yang didukung dengan peralatan yang lengkap dan merupakan satu-satunya di Kalimantan Timur yang bisa ikut membantu program kegiatan PPRA, mahasiswa politani juga sudah pernah ikut dalam kegiatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), pungkasnya  ketika menjadi narasumber di dalam acara “Konsultasi Publik: Program Percepatan Reforma Agraria yang diadakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) kerjasama dengan Bank Dunia.  

Konsultasi Publik ini bertujuan untuk mewujudkan tercapainya Reforma Agraria melalui pendaftaran berbasis Tanah Sistematis Lengkap berbasis Partisipasi Masyarakat, menerapkan Pengamanan Sosial dan Lingkungan serta melibatkan segenap pemangku kepentingan dalam mendukung Kebijakan Satu Peta.  Dengan adanya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berbasis Partisipasi Masyarakat  merupakan inovasi atau metode  yang bisa mempercepat program reforma agraria melalui partisipasi masyarakat atau Pengumpul Data Pertanahan.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah secara serempak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah, sehingga seluruh tanah akan jelas kepemilikannya dan menghindari terjadinya sengketa konflik. (Humas/AL)